Buku ini memberikan informasi mengenai gambaran utuh kiprah Bawaslu sebagai pengawal demokrasi prosedural di Indonesia. Buku Mengawal Penegak Demokrasi; Di Balik Tata Kelola Bawaslu Ddan DKPP ini menjelaskan dan memberikan gambaran utuh mengenai kiprah Bawaslu sebagai pengawal demokrasi prosedural di Indonesia. Buku ini mengulas tuntas sejarah, kelembagaan, dan penataan organisasi Bawaslu dan D…
Negara kita adalah negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan negara adalah tunggal. Artinya, tidak ada kesatuan-kesatuan pemerintah di dalamnya yang mempunyai kedaulatan.
TRAGEDI Negara Kesatuan Kleptokratis Kekacauan politik pasca-reformasi, tiadanya kepastian hukum berikut penegakannya yang tidak tegak-tegak juga - dan ini membuat para pencuri (kleptokrat) bergentayangan di segala lapisan dan lini kehidupan --, lemahnya keteladanan elite kepemimpinan nasional, cengkeraman kapitalisme global yang membuat perekonomian kita tergantung pada mandor IMF serta du…
Politik Jokowi Basuki adalah politik antipencitraan. Selama kampanye hingga hari-hari menjabat menjadi gubernur - wakil gubernur, ada pelbagai gebrakan, baik di lingkungan pemda maupun kantor-kantor dinas. Sepertinya, Jakarta Baru yang menjadi visi mereka memang benar-benar akan terlaksana. Kini giliran kita untuk memantau Kinerja mereka, supaya visi tersebut tidak terlupa. Apa sajakah janji-ja…
Memuat pentingnya penerapan prinisip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan masa depan bangsa menjadi lebih cemerlang .
Buku ini memberikan informasi mengenai politik regulasi yang mengarah pada politik moneter di Indonesia.
Majalah memberikan tajuk informasi tentang pembangunan infrastruktur jalan dikritik karena tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi ekonomi justru berkembang dari sana. Siapa yang menangguk untung.
Buku ini memberikan informasi mengenai standar penjaminan manajemen mutu untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengaplikasikan ISO 9001:2008
Buku ini khusus membahas tentang peraturan yang terkait dengan pelaksanaan dan standar akuntansi pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintah (ksap) buletin teknis (bultek) yang dikeluarkan oleh komie standar akuntansi pemerintahan (ksap) hingga terbitan tahun 2008.
Orientasi materi bukan hanya hal teknis ekologi melainkan juga administrasi lingkungan yang sangat dirasakan penting dalam era globalisasi sekarang ini.
Buku ini disusun untuk kebutuhan mahasiswa agar dapat mendalami bidang pemerintahan.
Buku ini sebagai refleksi pemikiran yang komprehensif mengenai sistem pemerintahan dan peradilan Indonesia.
Buku ini adalah serangkaian modul pelatihan "Pelayanan Publik YANG BERWAWASAN gOOD gOVERNANCE" YANG DISELENGGARAKAN OLEH jica BEKERJASAMA DENGAN bADAN dIKLAT pROPINSI uMATERA uTARA DAN bADAN dIKLAT dEPARTEMEN dALAM Negeri.
Dalam upaya menghadapi tantangan, salah satu prasyarat yang perlu menerapkan nilai luhur peradaban bangsa.
Catatan najwa berisi refleksi najwa shihab atas isu yang dibahas di program mata najwa.
Bunga rampai akuntansi pemerintahan disusun dari naskah akademis, riset kecil, studi pustaka, serta pengalaman dan pendapat pribadi beliau selama membantu ksap sejak 2003 sampai 2015.
Filsafat pemerintah merupakan mata kuliah yang membahas ilmu pemerintahan yang ditinjau dari filsafat ilmu dan filsafat politik.
Praktik sistem pemerintahan dan peradilan pasca dilakukan perubahan UUD 1945 selama empat kali di satu sisi menunjukkan banyak kemajuan positif, namun pada sisi yang lain harus diakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga semangat untuk menegakkan sistem pemerintahan presidensil pun selalu dihadapkan dengan banyak kendala.
Pemerintahan adalah sebuah disiplin ilmu yang mandiri, bahkan juga seni (seni memerintah) dan moral (moral penjabat).
Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
Undang-undang dasar amerika serikat merupakan instrumen utama bagi pemerintahan amerika dan juga kekuasaan hukum tertinggi di negeri tersebut.
Dengan disahkannya pp no. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan oleh presiden ri pada tanggal 13 juni 2005. berlakulah standar akuntansi yang baru untuk pelaporan keuangan pemerintahan mulai tahun 2005 ini.