Administrasi negara merupakan sebuah sistem negara. Administrasi negara merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan aspek pelayanan publik, pelayanan negara, dan penyelenggaraan negara sebagai bagian dari kehidupan birokrasi dan mendukung aktivitas kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan dan pelayanan negara dilakukan dengan peraturan dan instruksi (negara dan administrator…
Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan instrumen juridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat mengambil andil dan berperan dalam mekanisme kehidupan masyarakat. Buku yang diramu dari beberapa diktat serta buku-buku literatur yang berhubungan materi HAN ini merupakan salah satu alternatif tepat bagi kalangan manapun yang ingin berkenalan mengenai cara kerja HAN serta rua…
Hukum administrasi negara adalah hubungan yang mengatur antara pemerintah dan warga negaranya. Mempelajari tugas dan fungsi negara sejatinya merupakan kebutuhan setiap warga negara; karena tidak ada satu pun warga yang bisa terlepas dari hubungannya dengan negara. Oleh karena itu, pemahaman atas hukum administrasi tidak hanya dibutuhkan oleh para praktisi hukum. Selain itu, dalam hukum ini pula…
Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam mempelajari PKn sebagai kuliah wajib yaitu: (1) dalam aspek pengetahuan peserta didik mampu memiliki wawasan dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa, dan bernegara seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, integrasi nasional, dan demokrasi Pancasila, (2) dalam aspek sikap peserta didik mampu memiliki sikap…
Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Sebelum pembaca mempelajari lebih jauh hukum ketatanegaraan ada baiknya pembaca mengetahui tentang ilmu negara karena antara kedua mata kuliah saling berkaitan satu sama lainnya. Buku ini akan menyajikan tentang teori-teori bernegara baik unsur-unsur terbentuknya suatu negara, pemikiran …
Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar mampu memberikan kontribusi dalam kegiatan pembelajaran. Buku ini diperuntukkan untuk kalangan pelajar, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan umum. Sesuai dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, buku ini mendidik atau mengembangkan pelajar, mahasiswa, guru, maupun umum agar mampu mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila, mampu mengembangkan …
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar, berisi tentang paradigma dan materi pembelajaran PKn SD, strategi, metode dan model pembelajaran PKn, Media pembelajaran PKn, penilaian pembelajaran PKn serta pengembangan silabus dan RPP. Semua hal tersebut akan dibahas pada buku ini, yang mana kegiatan membelajarkan, mengajarkan, dan menjelaskan mengenai konsep termasuk implementasi da…
Pesatnya perkembangan dunia informasi dan teknologi dengan beragam jejaring Kerjasama yang disertai oleh sikap dan perilaku individu di dalam aktivitas dunia global saat ini tidak terlepas dari bagaimana seorang individu mampu memahami dirinya dan berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan membantu peserta didik, mahasiswa, masyarakat, dan komponen lainnya agar mampu b…
Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku bela negara, berpikir, dan bertindak Komprehensip-Integral dalam kehidupan Nasional, menegakkan Demokrasi menuju masyarakat Madani, dan menerapkan ilmu secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan untuk kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia. Materi bahan ajar ini terdiri dari 9 topik kajian, yakni Pengantar P…
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi, khususnya teknologi informasi, komunikasi serta transportasi, melaju amat cepat. Dunia pun menjadi transparan, seolah satu negara dan negara lainya tak terbatas. Kondisi ini bagaimanapun juga akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat kita. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya untuk membangkitk…
Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam mempelajari PKn sebagai kuliah wajib yaitu: (1) dalam aspek pengetahuan peserta didik mampu memiliki wawasan dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa, dan bernegara seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, integrasi nasional, dan demokrasi Pancasila, (2) dalam aspek sikap peserta didik mampu memiliki sikap…
Buku ini merupakan terjemahan dari " Population Theory" (Bab III), dalam buku ini membahas teori-teori kependudukan, masalah-masalah kependudukan pada zaman dan periode modern, teori kependudukan moderen, malthus dan teorinya dan masih banyak lagi.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan.
Buku ini memberikan informasi mengenai sumber-sumber hukum tata negara Indonesia, konstitusi, ketatanegaraan RI, dinamika ketatanegaraan RI, bentuk dan kedaulatan RI menurut UUD 1945, negara dan hukum demokrasi, kelembagaan negara hingga peradilan tata negara.
Buku ini memberikan informasi tentang dasar teori hukum administrasi negara, rujukan tentang kedudukan pemerintah, ruang lingkup pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mengenal organ-organ negara.
Buku ini memberikan informasi mengenai permasalahan hukum udara, pembhasan umum yang meliputi peristilahan, ruang lingkup dan hubungan dengan bidang ilmu lain, konsep khusus hingga analisia dan kesimpulan.
Buku ini memberikan informasi tentang perkembangan kenegaraan yang semakin kompleks membutuhkan ilmu-ilmu yang membahas tentang teori-teori negara menjadi semakin berkembang, tidak stagnan namun lebih dinamis.
Buku ini memberikan informasi mengenai studi hukum, pengertian hukum, hukum administrasi negara, hukum administrasi negara pada studi perguruan tinggi di Indonesia, metode dan sistematika studi hukum administrasi negara hingga beberapa catatan tentang hukum tata pemerintahan.
Buku ini memberikan informasi mengenai pancasila sebagai dasar dan sistem hukum, jarus sejarah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia, MK dan Komisi Yudisial, politik dan hukum sampai hukum dan ketahanan nasional.
Buku ini memberikan informasi mengenai ilmu negara sebagai ilmu yang memenuhi syarat keilmuan dan ilmu pengetahuan modern dengan mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian pokok daripada negara.
Film ini diawali sebuah gambaran Madinah pada tahun 627 H, saat Rasulullah mengeluarkan sebuah hadist yang berbunyi, Beliau bersabda “Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan.” [H.R. Ahmad bin Hanbal Al-Musnad 4/335].
Masyarakat indonesia adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama ras dan etnik.
Buku ini menawarkan kepada para pembaca suatu bentuk yang mudah dalammempelajari hukum ilmu negara ; sehingga akan dapat menguasai pembahasan antara lain : dasar hukum mata kuliah ilmu negara, istilah dan definisi ilmu negara ; pengertian dasar ilmu kenegaraan ; asas-asas dan pengertian tentang negara ; pokok-pokok ilmu negara ; dan pokok-pokok ilmu negara indonesia.
Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri, dilahirkan di Karawang Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 1936, dari pasangan K.H. Mohammad Djahiri dan Hj. S. Komariah.
Buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam rangka pengembangan kepribadian bangsa. Terdiri atas beberapa Bab, diawalai dengan konsep dasar pendidikan kewarganegaraan lalu hak dan kewajiban warga negara.
Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat. Berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system of stabilized interactional expectancies, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesarr d…
Kebijakan publik adalah salah satu studi bidang ilmu sosial yang berkembang pesat. Ini karena kontribusi nyatanya pada kehidupan manusia sehingga banyak pihak berusaha mendalami dan mempelajarinya.
Perspektif hukum laut dan penetapan garis batas negara
"Sejarah negara hukum, sama tuanya dengan sejarah demokrasi" kalimat di awal buku ini menandaskan keterkaitan yang amat erat antara hukum dan demokrasi,
Watak nasionalisme menjadi fonadsi utama pendirian NU bertemu dengan nasionalisme yang mendarah daging di dalam diri seorang Soekarno.
Buku ini meneropong dengan cukup lengkap sejarah hukum tata negara yang tak melepas kaitannya dengan kondisi sosio-politik-ekonomi Indonesia dari rezim ke rezim.
Negarakartagama tetap menduduki tempat utama sebagai karya sejarah tentang Majpahit dalam abad empat belas dan merupakan karya sejarah yang tertua pula dalam sastra Jawa.
Hukum adalah sekumpulan peraturan yang ditujukan kepada manusia/masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah dan larangan, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.
Bung Karno adalah sosok pribadi yang selalu menarik dan tak selesai untuk diperbincangkan.
Buku ini penting dijadikan rujukan dan juga untuk mendorong tradisi kajian putusan lebih kuat guna mengimbangi ketergantungan kita pada perundangan sebagai akibat ...
Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur merupakan tokoh panutan yang sangat dihormati oleh banyak kalangan karena pengabdiannya kepada masyarakat, demokrasi dan islam toleran.
Sukuk saat ini menjadi instrumen keuangan yang sedang populer di dunia.
Tipe negara konsep negara hukum sejatinya adalah adanya paham kedaulatan hukum.
Buku pendidikan kewarganegaraan ini disusun sebagai panduan untuk mahasiswa, pendidik dan masyarakat secara umum yang terdiri dari pengantar perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, pancasila sebagai dasar filsafat negara, identitas nasional, konsep negara, konstitusi, hak azasi manusia dan hak & kewajiban warga negara, demokrasi dan negara hukum, geopolitik indonesia dalam wujud wawasan nusanta…
Temukan keragaman dan kekayaan budaya, geografi, dan kehidupan berbagai bangsa di dunia !
Suasana pemerintahan di negeri ini mengalami banyak perubahan sejak dimulainya reformasi dan adanya amandemen uud 1945.
Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, para bendaharawan daerah dan pemegang kas daerah ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan penyetor berbagai jenis pajak negara, meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.