Dengertian dan elemen yang terkandung dalam aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak ditampilkan aspek peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan PNBP. Tampilan ini secara khusus dilihat apakah dalam peraturan dan perundang-undangan terkait telah tercakup aspek sanksi dan pengawasan (enforcement). Kedua aspek ini merupakan aspek penting dalam proses efektivitas implementasi kebijakan Pener…
Buku ini merupakan kumpulan artikel yang membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum pajak. Mengingat masih kurangnya penulis yang mengangkat dan membahas masalah Hukum Administrasi Negara khususnya bidang Hukum Pajak, maka karya ini merupakan khasanah penambah bagi kepustakaan akademis maupun khalayak umum yang meminati persoalan Hukum Pajak. Beberapa aspek dalam hukum pajak penulis soroti…
Penerapan sistem self assessment yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan model pengawasan Departemen ESDM terhadap industri dan pertambangan sebagai Wajib Pajak, sesungguhnya merupakan kunci kelemahan terbesar negara Indonesia ini. Padahal negara ini memiliki peluang untuk meraih optimalisasi pendapatan pajak dan royalti atas eksploitasi kekayaan alam. Dengan pertumbuhan bermacam indu…
Buku yang berjudul Prosedur Pembayaran, Pelaporan dan Penyelesaian Sengketa dalam Perpajakan di Indonesia ini merupakan persembahan dari Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam memperkenalkan perpajakan Indonesia kepada masyarakat. Artikel ilmiah yang terdapat dalam buku ini merupakan hasil penelitian mahasiswa dengan bekerjasama dengan dosen-dosen yang bera…
Buku ini memberikan penjelasan mengenai pembaruan atau penyempurnaan materi untuk setiap bab, terutama dengan telah dilakukannya ketentuan terbaru mengenai perubahan bsarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sejak januari 2016. Setiap Bab menjelaskan mengenai pengantar perpajakan hingga pengadilan pajak.
Dalam buku ini penulis berusaha menawarkan gagasan mengenai pembenahan sektor perpajakan yang sangat strategis bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Sejumlah gagasan yang diusung dalam buku ini mungkin sulit diimplementasikan atau bahkan tampak mustahil dalam konteks waktu saat ini atau dalam rentang jangka pendek. Tetpi buku ini hadir untuk anak-anak bangsa sat i…
Perkembangan ekonomi dan non-ekonomi yang begitu dinamis telah membawa dampak perubahan.
Hukum pajak merupakan lapangan hukum yang terutama di negeri klta masih sangat impopulair.
Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik.
Materi dalam buku ini : > Akuntansi > Sistem akuntansi > Laporan keuangan > Penghasilan > Biaya dan pengeluaran > dll....
Buku ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) & Pajak Penghasilan (Pph) wajib pajak ini berisi tata cara pemeriksaan pajak, tata cara resistusi, tata cara keberatan dan sebagainya.
Mau tidak mau akhirnya setiap orang yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak akan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak pribadinya.
Masalah pajak adalah masalah negara, juga menjadi masalah warga negara.
Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Buku ini membahasa dan menguraikan secara luas dan komprehensif disertai dengan contoh tentang perlakukan pajak tersebut kepada para pelaku usaha kelompok usaha mikro, usaha kecil dan sebagainya.
Buku ini membantu para mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah perpajakan satu maupun dua, para praktisi yang menggeluti bidang perpajakan dan profesional lainnya.
Pajak adalah pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dengan membayar iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang.
Dalam dunia bisnis dewasa ini, aspek perpajakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dan dikelola dengan baik.
Saat ini, pemenuhan kewajiban pajak bisa dilakukan secara online.
Buku pengantar ilmu pajak ini merupakan revisi penyempurnaan dari buku pepajakan : teori dan aplikasi yang pernah diterbitkan pada tahun 2005.
Di indonesia wacana mengenai perpajakan merupakan hal yang sangat menyeruak ke ruang publik. hal ini menuntut keterampilan sumberdaya manusia yang handal dalam dunia perpajakan.
Pelaksanaan desentralisasi di indonesia telah melewati beberapa tahapan yang penuh dengan berbagai kompleksitas permasalahan dan bersifat dinamis.
Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, para bendaharawan daerah dan pemegang kas daerah ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan penyetor berbagai jenis pajak negara, meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Buku petunjuk pengisian spt masa ppn ini dimaksudkan untuk membantu para pengusaha kena pajak (pkp) agar dapat mengisi surat oemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dengan benar, lengkap dan jelas.
Pajak penghasilan 1984 (uu no. 7 tahun 1983 ln 1983 no. 50 tln 3263) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 1984 dimaksudkan untuk menggantikan pajak pendapatan 1944 dan pajak perseroan 1925, yang ordonansinya dibuat dalam zaman penjajahan.
Buku ini merupakan rangkuman undang-undang dan ketentuan pelaksanaan yang diedit dan disusun sesuai dengan masalah-masalah yang terkait.
Telah begitu banyak fakta berbicara dan bukti menunjukkan bahwa kebergantungan kepada bantuan pihak luar justru semakin menjauh suatu negara dari kemandirian.
Prosedur dalam tindakan penagihan pajak sangat penting karena hal ini terkait dengan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.
Munculnya berbagai lembaga keuangan dengan basis syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, multilevel marketing syariah dan lain-lain di indonesia, memperhatikan adanya keinginan yang kuat dari kaum muslim untuk hidup sesuai dengan syariah.
Otonomi daerah sudah dilaksanakan, tetapi sampai sekarang belum nyata dan bertanggung jawab.
Hukum pajak dibagi ke dalam hukum pajak material dan hukum pajak formal.
Pajak merupakan salah satu sumber penerima negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara di dunia ini.
Penulisan buku ini dimaksudkan untuk menyajikan deskripsi aplikasi pajak penghasilan indonesia seperti tersurat dalam undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000 (uu pph) dan aturan pelaksanannya,
Penerimaan pajak semakin memiliki peranan yang besar dalam menyediakan dana yang diperlukan untuk kelangsungan pembangunan indonesia dalam rangka mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.
Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
Isi buku ini demikian praktis diimplementasikan, lengkap untuk membantu pembaca mempelajari dan memahami hukum pajak dalam usaha mulai dari filosofi, kepastian hukum, rasa keadilan, tax design, aspek perpajakan, potensi pajak sampai dengan berbagai perhitungan pajak secara praktis.
Hukum pajak merupakan lapangan khusus yang (terutama) di negara kita masih sangat impopulair. bukan hanya untuk khalayak ramai, melainkan -sayang sekali-pula bagi kebanyakan cerdik pandai, lapangan ini hingga kini masih merupakan terra incognita.
Buku pengantar ilmu pajak ini merupakan revisi penyempurnaan dari buku perpajakan : teori dan aplikasi yang pernah diterbitkan pada tahun 2005.
Ujian sertifikasi konsultan pajak (uskp) merupakan pintu gerbang bagi para individu untuk menjadi konsultan pajak dan mendirikan kantor konsultan pajak.
Pemasukan dari sektor perpajakan diharapkan semakin tumbuh akan membuat kemandirian pembiayaan negara yang tertuang pada APBN maupun APBD.
Kebutuhan pengetahuan perpajakan secara benar dan lengkap sangat diperlukan oleh perusahaan ataupun oleh para praktisi, lebih-lebih yang menginginkan menjadi konsultan di bidang perpajakkan.
Kebutuhan pengetahuan perpajakan secara benar dan lengkap sangat diperlukan oleh perusahaan ataupun oleh para praktisi, lebih-lebih yang menginginkan menjadi konsultan di bidang perpajakan.
Yang dimaksud dengan undang-undang pajak penghasilan dalam buku ini adalah undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991, undang-undang nomor 10 tahun 1994, undang-undang no 7 tahun 1991, uu no 10 tahun 1994, uu no 17 tahun 2000, dan terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.