Dengan mempelajari buku materi pokok ini maka mahasiswa mampu menerapkan konsep tata laksana perpajakan, baik dari segi organisasi maupun kewenangan aparatur direktorat jenderal pajak.
Buku ini merupakan rangkuman undang-undang dan ketentuan pelaksanaan yang diedit dan disusun sesuai dengan masalah-masalah yang terkait.
Telah begitu banyak fakta berbicara dan bukti menunjukkan bahwa kebergantungan kepada bantuan pihak luar justru semakin menjauh suatu negara dari kemandirian.
Dalam asas dan perpajakan ini ia menguraikan pengetahuan dasar mengenai perpajakan yang dapat dijadikan batu loncatan untuk memahami berbagai jenis pajak yang berlaku, baik yang dikeluarkan sejak zaman kolonial maupun pada awal tahun 80-an.
Prosedur dalam tindakan penagihan pajak sangat penting karena hal ini terkait dengan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.
Munculnya berbagai lembaga keuangan dengan basis syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, multilevel marketing syariah dan lain-lain di indonesia, memperhatikan adanya keinginan yang kuat dari kaum muslim untuk hidup sesuai dengan syariah.
buku ini merupakan penyempurnaan tahun 2006 yang telah disesuaikan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan mentri keuangan, maupun keputusan direktur jendral pajak.
Otonomi daerah sudah dilaksanakan, tetapi sampai sekarang belum nyata dan bertanggung jawab.