Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Susunan UUD NRI 1945 terdiri atas lima bagian, yakni: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (naskah asli); 2. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 5. Perubahan Keempat Unda…

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19…

Buku pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI disusun untuk memberikan panduan kepada masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dangan materi UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR sehingga dapat memahaminya secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan sejarah, latar belaang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 peninjauan terhadap Ketetapan MPRS/MPR sesuai Ketetapan MPR No. I…

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 Guru dan Dosen & Undang-Undang RI Nomor …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-15774-3-4

Deskripsi Fisik

v, 207 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

371.155 8 WIP u

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19…

Buku ini membahas tentang UUD negara tahun 1945, Dasar Yuridis, Proses perubahan dst.

Pantja-Sila dan/dalam Undang Undang Dasar 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

85 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 SOE p

CD : Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Buku ini secara sporadis mengulas berbagai hal penting seputar pengadaan yang sifatnya mendukung dan konsisten.

CD: Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian …

Koperasi telah tumbuh di seluruh di wilayah Indonesia dan Menjalankan kegiatan usaha pada berbagai usaha pada berbagai usaha yang dijalankan anggota dan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian dan Peraturan pemerintah no. 4 tahun 1994

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

212 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.598 BAG p

Undang-Undang Perseroan Terbatas

uu nO. 4 Tahun 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 128 hlm. ; 20,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.598 BAG u

Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap

Pengetahuan tentang undang-undang perpajakan menjadi suatu hal yang amat dibutuhkan oleh seluruh lapisan

Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa

Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Catatan : CD buku tidak ada karenasumbangan buku dari mahasiswa, sehingga CD dari awal buku diserahkan tidak ada CD nya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) : dan peraturan pelaksanaannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8733-17-5

Deskripsi Fisik

vii, 166 hlm. ; 20,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 HIM s

Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan

Buku ini memberikan penjelasan mengenai undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan hingga kewajiban perpajakan.

KUHAP= KItab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya

Buku ini memberikan penjelasan mengenai Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan pokok kejaksaan RI hingga PP RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Desa & Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa

Buku ini memberikan penjelasan mengenai peraturan desa dan khususnya dana desa.

Undang-unang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Rep…

Buku ini memberikan penjelasan mengenai UUD Negara RI tahun 1945 hingga kemudian dibahas UU RI tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

16 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 BIR u

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 173 hlm. ; 14 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 SEK u

Undang-Undang R.I No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Putusan mahkamah konstitusi tentang pengujian undang-undang sistem pendidikan nasional.

Susunan Dalam Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-62-7842-16-8

Deskripsi Fisik

vi, 334 hlm, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.06 FOK p

Bahan Tayangan Materi Sosilisasi Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesi…

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan ktetapan MPR merupakan putusan MPR yang perlu dipahami masyarakat sebagai sumber hukum.

Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemerintah daerah

Praturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Petunjuk Penyediaan, pencarian dan penyaluran dana program guru bantu 2003 dan 2004 untuk tahun anggaran 2004.

Peraturan Lengkap Desa (UU RI NO. 6 Tahun 2014)

UU RI NO. 6 Tahun 2014

Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017: Disertai Undang-Undang Pengampunan Pa…

Buku ini membantu para mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah perpajakan satu maupun dua, para praktisi yang menggeluti bidang perpajakan dan profesional lainnya.

Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang

Kebijakan prolegnas diarahkan pada terbentuknya uu di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991

Pelaksanaan undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam

Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Istilah narkotika tidak asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang menginformasikan mengenai penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan pemerintah nomor42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 & Juklak

Edisi

Cet. 2.

ISBN/ISSN

979-8767-60-8

Deskripsi Fisik

ix, 231 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324.7 SIN u

Undang-Undang Lingkungan Hidup & Amdal

Bahwa untuk memelihara lingkungan hidup di indonesia perlu di tingkatkan, dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteran umum seperti diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republ…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

127 hlm. ; 15 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 OMB u

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2004

Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah

Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap

Undang-undang perpajakan merupakan peraturan perundangan yang populer dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan bisnis, praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum.

UUD No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui kegiatan pengajaran dan / atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Undang-undang Praktik Kedokteran 2004

buku perundang-undangan

Sistem Jaminan Sosial Nasional : undang-undang republik indonesia nomor 40 ta…

Jaminan sosial merupakan dambaan bagi setiap orang dalam hidupnya. tidaklah mengherankan apabila masalah mengenai jaminan sosial seringkali dikaitkan dengan hari tua seseorang.

Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Dalam buku ini terdapat beberapa hal yang dapat kita ketahui bersama meliputi, acara Peradilan Anak, Petugas Kemasyarakatan, Pidana dan Tindakan, Pelayanan,Perawatan Pendidikan, serta Pembinaan dan Pembinaan Klien Anak.

Pengantar PPH Dan PPH 21 Lengkap Dengan Undang-Undang (edisi Revisi)/200102089

Buku ini membahas subjek pajak, objek pajak, bukan objek pajak,penghasilan neeo,penghasialan kena pajak, pelunasan pph,tarif pph dan pph pasal 21. Di dalamnya juga termuat contoh-contoh perhitungan pph pasal 21,yang diharapkan bisa mempermudah anda memahami penerapan peraturan perpajakan berkaitan dengan subjek objek pph dan pengenaan pph pasal 21 berbagai kondisi.

PERKA LKPP NO. 14/2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Buku ini mencakup:peraturan kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012,perencanaan umum pengadaan Barang/Jasa,Tata cara pemilihan penyedianan barang,penyedia pekerjaan konstuksi,penyedia jasa konsultasi berbentuk Badan Usaha,penyedia jasa konsultasi berbentuk perorangan,berbentuk Usaha melalui Seleksi Internasional,penyedia jasa lainnya,dan terakhir Tata cara swakelola.

Undang-undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam buku ini terdapat beberapa hal yang dapat kita kerahui bersama meliputi, ketentuan umum,asas penyelengagaraan pemilu, Dkkp, keuangan ,peratuan dan keputusan penyelengagaan pemilu, ketentuan lain-lain.

MENGANTISIPASI RISIKO DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

peran anggaran negara sangat strategis dalam dua hal yaitu mendorong percepatan pembangunan dan menciptakan wirausahawan / wati baru.

Undang-undang RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD

Di dalam buku ini terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama meliputi Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan memegang buku ini, kita mendapatkan panduan hukum dan perundang-undangan secara sahih.

Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah(Recover 2011)

Sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Demokrasi Ekonomi,dikembangkan Sistem Ekonomi yang berlandasan pada nilai keadilan, kebersamaan,pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang mendukung kebutuhan masyarakat terhadap…

Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata

hukum perikatan merupakan sub bagian hukum perdata yang pengaturannya ada dalam buku III kuh perdata, di mana untuk adanya hubungan hukum dapat berasal dari suatu perjanjian dapat pula karena ketentuan undang-undang.

Empat pilar berbangsa dan bernegara

pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa indonesia tentang masyarakat yang baik dan diidealkan. pancasila dialamatkan kepada masyarakat, tetapi yang lebih utama ditujukan kepada penyelenggara negara.

BACAAN WAJIB PARA PRAKTISI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PLUS CD)

buku ini secara sporadis mengulas berbagai hal penting seputar pengadaan yang sifatnya mendukung dan konsisten.

Pedoman Pelayanan administrasi Terpadu Kecamata (Paten)

dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memeperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, serta meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.