Text
Antara hukum dan politik : membedah putusan MK dalam sengketa pilpres 2024
Buku ini memuat perdebatan mengenai apa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Perdebatan yang disajikan tak melulu hukum. tetapi juga politik, etika, dan psikologi.
Selain itu, isinya juga dilengkapi dengan argumentasi para pakar dan Hakim Konstitusi dalam memandang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, serta diakhiri dengan beberapa catatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Oleh karenanya, buku ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang menggeluti bidang hukum.
""Injustice anywhere is a threat to justice everywhere,"" ketidakadilan, tak peduli di mana pun itu terjadi, adalah ancaman terhadap keadilan di mana-mana. Ucapan menggetarkan Martin Luther King Jr. itulah yang terngiang di benak saya saat membaca draf buku ini. Hanya sosok yang punya kapasitas, integritas, idealisme, dan nyali yang tak akan gentar menerima tantangan untuk memperjuangkan nilai humanisme universal yang melekat pada ucapan pendeta pejuang hak-hak sipil Amerika tersebut ke dalam tindakan konkret. Sosok macam itulah yang menulis buku ini. Buku ini lebih dari sekadar berkisah perihal pengalaman empirik penulisnya berargumentasi hukum di hadapan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan tentang hasil Pilpres 2024, tetapi memberi ""kuliah"" sekaligus peringatan serius bahwa pemilu, dalam hal ini Pilpres 2024, akan menjadi tidak lebih dari sekadar lelucon carut yang menertawakan demokrasi dan menghina akal sehat manakala keadilan dan kejujuran tidak sungguh-sungguh diletakkan sebagai fondasi penyelenggaraannya.
1 D.G. Palguna
Hakim Konstitusi 2003-2008; 2015-2020
Buku ini merupakan catatan perjuangan atas demokrasi, yang bukan hanya layak, tetapi malah harus untuk dibaca, diselami, dan dipahami bersama. Harapannya adalah agar muncul bara api perjuangan atas demokrasi, tak hanya bagi para penggawa hukum saat ini, tetapi juga bagi para calon yuris di masa mendatang agar demokrasi yang kita inginkan senantiasa dikawal oleh hukum dan konstitusi. Demokrasi harus berjalan seiring dengan nomokrasi.
Maruarar Siahaan
Hakim Konstitusi 2003-2008
Buku ini akan menjadi catatan sejarah penting tentang politik hukum di Indonesia tahun 2024; terutama karena pelaksanaan pemilihan umum yang penuh rekayasa, yang seolah dibenarkan hukum. Namun di sisi lain, banyak warga bangsa yang berpikir kritis, terutama kaum muda, akan mendapat pembelajaran dari buku ini, dan berkemauan kuat agar menjaga masa depan Indonesia yang lebih bersih dan menegakkan demokrasi
Sulistyowati Irianto
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Tidak tersedia versi lain