Text
Politik ekonomi pelestarian warisan budaya trowulan
Kepentingan terhadap warisan budaya di Trowulan telah menyiratkan sebuah perbedaan sesuai konteks zaman. Kepentingan politik terhadap penggunaan simbol-simbol kebesaran Majapahit pernah berlangsung pada zaman pergerakan nasional. Pada masa Orde Baru, klaim terhadap kebesaran Majapahit kembali ditempatkan sebagai simbol persatuan wilayah NKRI. Perhatian terhadap peninggalan sisa-sisa Majapahit di Trowulan baru secara serius dimulai tahun 1986, ketika pemerintah membuat Rencana Induk Arkeologi (RIA) Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan.
RIA Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan menjadi semacam acuan dalam program-program pelestarian Trowulan selanjutnya. Namun sayangnya, program-program pelestarian tersebut dianggap sejumlah kalangan belum banyak berhasil. Banyak faktor yang menyumbang ketidakberhasilan tersebut, salah satu yang mungkin menjadi penting adalah ketidakseriusan dalam menyusun program-program pelestarian.
Buku ini tidak membahas Trowulan dalam perspektif arkeologis, namun lebih menggunakan pendekatan politik-ekonomi. Buku ini dapat memberikan gambaran bahwa program pelestarian warisan budaya di Trowulan begitu kental dengan kepentingan politik dan ekonomi, dan turut membawa pada lahirnya berbagai kelemahan yang berimplikasi pada lahirnya berbagai strategi masyarakat untuk menghadapi himbauan dan larangan pemerintah. Kehadiran pihak lain, seperti LSM dan media berperan sebagai shareholder yang kritis dalam menanggapi program-program pelestarian pemerintah. Sedikit kasus yang disampaikan dalam buku ini, semoga dapat memberikan gambaran betapa pentingnya posisi pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian. Masing-masing pihak ingin berperan atau mengambil manfaat dari keberadaan warisan budaya di Trowulan dan dari sanalah kontestasi muncul, dan Trowulan menjadi arena bagi hadirnya berbagai macam relasi, negosiasi, dan konflik diantara pihak-pihak tersebut.
Tidak tersedia versi lain